<

LAW FIRM ENDANG HADRIAN & PARTNERS

Advokat, Mediator, Kurator dan Pengurus

Dr. ENDANG HADRIAN, S.H., M.H. Berhasil Melalukan Eksekusi Atas 26 Sertifikat Tanah

JAKARTA, Tabirnusantara.com– Dr. H. Endang Hadrian, S.H., M.H. kini merasa lega karena kasus yang ditanganinya melawan Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Termohon Eksekusi berhasil dimenangkannnya dan berhasil dieksekusi secara administrasi pembatalan atas 26 Sertifikat pada hari Senin, 14 Oktober 2019. “Alhamdulillah akhirnya kami memenangkan gugatan ini dan Ini merukapan record pribadi saya selama 20 tahun berkarir sebagai Advokad baru kali ini menangani kasus lahan dimana sertifikatnya rangkap 26 sertifikat, dan berhasil saya gugat hingga dibatalkan semua 26 sertifikat tersebut” ujar Dr.H. Endang Hadrian SH M.H. dihadapan para awak media saat ditemui dikantornya, Senin, 14 Oktorber 2019. Selengkapnya: http://http://www.tabirnusantara.com

Dr. H. Endang Hadrian SH, MH Menang Gugatan, 26 Sertifikat Non Prosedural

Dengan Predikat Cum Laude Endang Hadrian Raih Doktor Dari Universitas Trisakti

Img

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Dr. Endang Hadrian S.H, M.H merupakan salah seorang pengacara tangguh dengan segudang persoalan hukum yang ditanganinya. Endang Hadrian kini berkantor di BSD City Tangerang Selatan. Setelah menyelesaikan S1 pada tahun 1998, Endang Hadrian kosentrasi dan bekerja pada bidangnya dengan meniti karir sebagai pengacara sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dengan rentang waktu yang cukup panjang, kurang lebih sudah 20 tahun Endang Hadrian bergelut dalam bidang penegakan hukum, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Padjajaran Bandung. Belum lama ini beliau telah menyelesaikan jenjang study doktoral, S3 di Universitas Trisakti dengan predikat Cum Laude. Disertasi doktoral yang diambilnya berjudul “Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata dan Penegakkan Hukum di Indonesia dengan 4 (empat) ide besar, yaitu:

Pertama, penerapan mediasi dalam proses beracara diPengadilan memiliki potensi yang sangat besar dan lebih ekonomis dari sudut pandang biaya dan waktu, dibandingkan melalui proses litigasi. Proses mediasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat yang bersengketa dengan win-win solution bukan kalah menang (win-lose), selain itu juga proses mediasi dipengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara pengadilan.

Kedua, memberikan solusi untuk mempercepat dan menerapkan kembali asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan agar yang bersengketa melakukan perdamain bisa berjalan efektif karena upaya hukum pada putusan perdamaian sama halnya dengan putusan peradilan tingkat akhir, karenanya perkara tersebut tidak ada upaya hukum lagi, baik banding atau kasasi, maupun gugatan ulang, melainkan memberikan solusi langsung dapat dieksekusi.

Ketiga, dalam kasus-kasus tertentu, pihak yang bermediasi untuk menyerahkan jaminan kebendaan guna mencegah bila ada yang wanprestasi, maka jaminan tersebut mempunyai nilai eksekutorial dalam perdamaian tersebut.

Keempat. materi mediasi, secara substantif, sudah selayaknya Sistem Hukum Perdata Indonesia mempunyai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersendiri yang di dalamnya antara lain secara khusus mengatur tentang mediasi yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia. Selengkapnya: http://www.radarindonesianews.com

Sidang Pemeriksaan Setempat perkara perdata No.271/Pdt.G/2017/PN.Dpk tanggal 24 September 2018

Img

Putusan Nomor 289 K/TUN/2017 Download

Sidang Pemeriksaan Setempat perkara perdata No.284/Pdt.G/2017/PN.Dpk tanggal 04 September 2018

Img

PT PP Tersandung Tagihan Scaffolding Mencederai Kepercayaan

Img

Matamatanews.com, JAKARTA—Skala janji atau harapan di negara ini memang tidak mengenal batas. Tidak peduli kebutuhan perut, pendidikan anak-anak dan pangan menjadi taruhan. Inilah yang terjadi pada CV. Mitra Usaha Sejati yang menyewakan peralatan scaffolding kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (PP) sebagai kontraktor utama proyek pembangunan St.Moritz di Puri Indah, Jakarta Barat dengan nilai sewa nyaris mendekati Rp 2 miliar. “Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hingga proyek tersebut selesai pada tahun 2015 lalu dan peralatan scaffolding yang disewa PT.PP dikembalikan seluruhnya, namun tanpa alasan yang jelas uang sewanya tidak dibayar,” kata Endang Hadrian,SH,MH Kuasa Hukum yang ditunjuk CV.Mitra Usaha Sejati kepada Matamatanews.com, Selasa (20/3/2018).

Selama dua tahun kata Endang, yakni 2013 hingga 2015 kliennya tetap menyediakan scaffolding untuk PT.PP, tapi selama proyek berjalan sedikit tidak menerima pembayaran. “Dengan harapan pada saat berakhirnya proyek, kewajiban pembayaran tersebut dapat diselesaikan PT.PP. Namun ternyata hingga alat scaffolding selesai dipergunakan bahkan sampai tahun 2017 lalu, perusahaan tersebut belum melakukan pembayaran,” cerita pengacara yang akrab disapa Endang ini sambil memperlihatkan beberapa berkas. Sumber : http://matamatanews.com

PT. PP Persero Tbk Hingga Kini Belum Lunasi Hutang Rp. 1.3 Miliar CV Mitra Usaha Sejati

Img

SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-PT.Pembangunan Perumahan Persero Tbk hingga kini belum melunasi hutang piutangnya sejak 2013 silam kepada CV.Mitra Usaha Sejati senilai Rp. 1.3 Miliar atau tepatnya sebesar Rp. 1.322.402.488 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) (belum termasuk PPN), hingga berita ini diturunkan. Demikian hal tersebut dikemukakan Endang Hadrian, S.H., M.H., Kuasa Hukum dari CV. Mitra Usaha Sejati saat ditemui di ruang kerjanya. Bahkan selama menunggak hutang PT.PP Persero Tbk, telah dilakukan beberapakali SOMASI (TEGURAN) kepada PT. PP (Persero) Tbk. agar secepatnya melunasi seluruh kewajibannya kepada CV. Mitra Usaha Sejati. Namun secara sepihak PT. PP (Persero) Tbk justeru melakukan pembayaran dengan cara dicicil.

Seperti diketahui, di tahun 2013 silam, CV. Mitra Usaha Sejati mendapatkan kepercayaan selaku subkontraktor untuk menyewakan alat scaffolding kepada PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Terkait proyek St. Moritz Tower Ambassador 2 & Tower Presidential 2, yang terletak di Jl. Puri Kembangan – Jakarta Barat, sebagaimana disepakati berdasarkan: Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor: 002/SPS/PP/221206-STM-MPRES2/V/2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Sewa Scaffolding. Selain itu PT. PP (PERSERO) Tbk. juga menyewa besi hollow ukuran 50x50x2mm kepada CV. Mitra Usaha Sejati sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor: 004/SPS/PP/221206-STM-AMPRES/IX/2013 Tanggal: 09 September 2013, tentang SEWA DAN PENGIRIMAN BESI HOLLOW uk.50x50x2mm UNTUK PROYEK ST. MORITZ PODIUM HOTEL & PODIUM AMBASSADOR.......Sumber : http://suaraindonews.com

Ngeri, Perusahaan Raksasa PT PP Persero Belum Lunasi Hutang Ke CV Mitra Usaha Sejati

FOKUSATU – Pada tahun 2013, CV. Mitra Usaha Sejati menyewakan alat-alat scaffolding kepada PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. (PT. PP) yang merupakan kontraktor utama proyek pembangunan St. Moritz di Puri Indah, Jakarta Barat dengan nilai sewa yang hampir mencapai 2 milyar Rupiah.

Kemudian dengan berjalannya waktu sampai proyek St. Moritz selesai tahun 2015 atau selesainya alat-alat scaffolding tersebut disewa oleh PT. PP sampai dikembalikannya seluruh peralatan, tanpa alasan yang jelas uang sewanya oleh PT. PP tidak dibayar. Selama 2 tahun (dari tahun 2013 s/d 2015) CV. Mitra Usaha Sejati tetap menyediakan alat scaffolding untuk dipergunakan PT. PP tanpa sedikitpun menerima pembayaran selama proyek berjalan dengan harapan pada saat berakhirnya proyek, kewajiban pembayaran tersebut dapat diselesaikan oleh PT. PP.

Namun ternyata sampai alat scaffolding tersebut selesai dipergunakan bahkan sampai tahun 2017, PT. PP masih tetap belum melakukan pembayaran walaupun CV Mitra Usaha Sejati sudah berkali-kali melakukan tagihan, bahkan sampai pihak – pihak dalam PT. PP yang bertanggung jawab dan terlibat dalam proyek tersebut sudah mutasi silih berganti masih tetap belum sedikitpun tagihan terlunasi...... Sumber : http://fokusatu.com

Endang Hadrian S.H., M.H Kedepankan Hati Nurani Dalam Bekerja

Img

Beritaenam.com, Tangerang – Menjalani karir pengacara bukanlah pekerjaan yang mudah, selain dituntut menimba ilmu di fakultas hukum bertahun lamanya sampai S3. Juga mengantongi ‘jam terbang’ penangan kasus, guna menjadikan pengacara terbaik dan professional. Karena itu, indikator pengacara terbaik tentu bisa dilihat dari track record kompleksitas penanganan kasus dan dari banyaknya kasus besar yang ditanganinya hingga berujung dimenangkannya. Adalah pengacara Endang Hadrian S.H., M.H., yang berhasil memenangkan gugatan perkara Pilkada di Tangerang Selatan, di tahun 2010, sebagai kuasa hukum H. Arsid dan Andre Taulany melawan Airin Adik Ipar dari mantan Gubernur Banten Hj. Atut.

Hal menarik lain, Endang Hadrian juga pernah memenangkan gugatan sengketa lahan di Cilegon, Banten dengan keberhasilan membatalkan 26 sertifikat lahan yang sama di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya kemenangan dan membatalkan satu lahan dengan 26 SHM dan 26 sertifikat di PTUN Serang, Banten.

Lantas kepiawaian lainnya, lewat kantor Endang Hadrian & Partners, dalam penanganan perkara sengketa lahan, perusahan sekelas PT. Jaya Real Property Tbk. (PT. JRP) menunjuk Endang Hadrian sebagai kuasa hukum dari perusahan PT. JRP sejak 2004 sampai sekarang ini. "Alhamdulillah. Saya dipercaya PT. JRP dan selalu memenangkan perkaranya," singkat Endang bersemangat yang merupakan dosen di Universitas Bhayangkara, ....... Sumber : beritaenam.com

Banyak Menangkan Kasus Berat, Nama Endang Hadrian SH Patut Diperhitungkan

Img

Kepiawannya diperkara sengketa lahan perlu diacungi jempol dan tak heran jika perusahan property besar sekelas PT. JAYA REAL PROPERTY Tbk. (PT. JRP) menunjuk Endang Hadrian sebagai kuasa hukum perusahan PT JRP dari 2004 sampai sekarang.

“Alhamdulillah Saya dipercaya oleh PT. JRP sejak 2004 dan selalu memenangkan perkaranya” ujar Endang Hadrian yang merupakan Dosen di Universitas Bhayangkara Yang belum lama ini memenangkan sengketa lahan melawan D.L. Sitorus didaerah PONDOK KACANG BARAT, PONDOK AREN, TANGERANG SELATAN, dan kasus tersebut dieksekusi Pada hari Rabu, 7 Maret 2018...... Sumber: http://fokusatu.com

Suskes Menangkan Banyak Kasus, Endang Hadrian Salah Satu Pengacara Terbaik Tangerang

Track record kasus-kasus besar yang telah ditangani oleh Pengacara kondang ENDANG HADRIAN SH. MH. diantaranya yang paling Fenomenal berhasil memenangkan gugatan perkara PILKADA di Tangerang Selatan PADA tahun 2010 sebagai kuasa hukum H. Arsid Dan Andre Taulany melawan Airin Adik Ipar mantan Gubernur Banten Hj. Atut.

Hal menarik lainnya adalah memenangkan Gugatan sengketa lahan diCilegon Banten dengan berhasil membatalkan 26 sertifikat dilahan yang sama diPengadilan Tata Usaha Negara, Ini mungkin rekor terbesarnya di Indonesia bahkan dunia, satu lahan ada 26 SHM Dan greatnya Endang Hadrian bisa memenangkan atau membatalkan 26 sertipikat dalam kasus tersebut dipengadilan tata usaha negara Serang, Banten. Dalam Daftar urusan Mediator Non Hakim di Pengadilan TANGERANG, Nama Endang Hadrian SH. MH bertengger di Posisi teratas alias Nomor 1..... Sumber: http://www.selebhot.com

Endang Hadrian SH Berhasil Bawa PT Jaya Real Property Eksekusi Lahan DL Sitorus

Img

KRONOLOGIS: # PT JAYA REAL PROPERTY Tbk. adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 6.689 M2 berdasarkan SHGB NO. 1 /PONDOK KACANG BARAT Tahun 1994 yang terletak di Jalan AMD Raya, RT 003/RW 001 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Pondok Aren,Tangerang Selatan. # PT. JAYA REAL PROPERTY, ,Tbk. memperoleh tanah tersebut dari PT. PARIGI GRAHA PERMAI( TURUT TERGUGAT) berdasarkan Akta Kesepatan Bersama No. 15 tanggal 17 Agustus 1995 Jo. Akta Perubahan No. 442 tanggal 28 Desember 1995 dan Akta Pengikatan Melalukan Jual Beli No. 215 tanggal 26 Oktober 1995 serta Kuasa No. 216 tanggal 26 Oktober 1995 yang dibuat dihadapan Nanny Whyunj, SH Notaris di Tangerang. #D.L SITORUS (TERGUGAT I) adalah pihak yang secara melawan hukum menguasai tanah milik PT. JAYA REAL PROPERTY ,Tbk. Sebagaimana tersebut diatas dengan cara memagar, membangun rumah dan tanam-tanaman Hias..... Sumber: http://fokusatu.com

Lewat Endang Hadrian, PT Jaya Real property Berhasil Ekseskusi Lahan DL Sitorus

Kasus sengketa lahan yang sudah tertunda kurang lebih sepuluh tahun lamanya, antara PT Jaya Real Property selaku pengembang perumahan Bintaro dengan para tergugat di atas lahaan seluas 6.689 meter persegi di Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan, akhirnya berakhir dengan eksekusi.

“Berdasarkan pemohon eksekusi dengan dasar putusan Pengadilan Tangerang No 144/PDT.G/2008/PN.TNG, kami meminta pihak tergugat untuk meninggalkan lahan ini,” kata Panitera PN Tangerang.... Sumber: https://kumparan.com

Endang Hadrian, Kuasa Hukum PT. Jaya Real Property Tbk., Bersyukur Eksekusi Lahan di Pondok Kacang Barat Berjalan Mulus

Img

Dalam pelaksanaan eksekusi ini disediakan alat-alat berat untuk membantu proses pembongkaran dan pengosongan, mobil DamKar bahkan Ambulan mengingat di atas lahan tersebut ahli Waris D.L.Sitorus yang mengaku memiliki lahan dengan cara memperoleh dari Hak garap, masih menduduki dan membangun bangunan liar semi permanen serta menempatkan oknum-oknum suruhan untuk menjaga lahan secara melawan hukum.Dalam pelaksanaan eksekusi ini disediakan alat-alat berat untuk membantu proses pembongkaran dan pengosongan, mobil DamKar bahkan Ambulan mengingat di atas lahan tersebut ahli Waris D.L.Sitorus yang mengaku memiliki lahan dengan cara memperoleh dari Hak garap, masih menduduki dan membangun bangunan liar semi permanen serta menempatkan oknum-oknum suruhan untuk menjaga lahan secara melawan hukum.

Endang Hadrian,S.H,M.H, mengungkapkan perasaan gembiranya atas eksekusi lahan tersebut ketika ditemui di lahan eksekusi seluas 6.689 M2 yang terletak di jalan AMD Raya, RT 003/RW 001 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren ,Kota Tangerang Selatan

Dijelaskannya, eksekusi ini antara lain melaksanakan Amar putusan PK NO. 785 PK/PDT/2016 tanggal 27 Februari 2017 dan putusan Kasasi No. 99 K/Pdt/2010 tanggak 12 Mei 2010 Jo. putusan PT Banten No. 57/PDT/2009/PT.BTN tanggak 09 Juli 2009 Jo. Putusan PN. Tangerang No. 144/PDT.G/2008/PN.Tangerang tanggal 27 November 2008............ Sumber: http://www.gramediapost.com

10 Tahun Proses Hukum, PT Jaya Real Property Tanpa Perlawanan Berhasil Eksekusi Lahan Miliknya

Img

10 Tahun berproses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akhirnya PT Jaya Real Property berhasil mengeksekusi lahan miliknya (7/3) yang dikuasai selama ini oleh PT Sabar Ganda milik alm.DL Sitorus. Bahkan eksekusi lahan yang dibacakan dan disaksikan petugas Pengadilan Negeri Banten, Ausri Mainur serta jajaran Muspika Tangerang, tim kuasa hukum dan tim legal PT Jaya Real Property yang diwakili Endang Hadrian SH,MH serta Sanauli, dan para aparat hukum, nyaris tanpa perlawanan.

Eksekusi lahan seluas 6689 meter persegi di wilayah Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kota Tangerang, Banten, tersebut telah berkeputusan hukum tetap atau inkcraht atas putusan Peninjauan Kembali No.785 PK/PDT/2016 tertanggal 27 Februari 2017 jo Putusan Kasasi No.99 K/Pdt/2010 tanggal 12 Mei 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.57/PDT/2009/PT.BTN tanggal 9 Juli 2009 jo Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.144/PDT.G/2008/PN.Tng tertanggal 27 November 2008.

Peninjauan Kembali No.785 PK/PDT/2016 tertanggal 27 Februari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa PT. JPR sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas lahan tersebut. Dan Endang Hadrian,SH,MH., Kuasa Hukum dari PT Jaya Real Property,Tbk. yang telah memperkarakannya mulai dari Pengadilan Negeri Tangerang sampai tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung menegaskan bahwa eksekusi paksa ini harus segera dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilaan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memastikan klien kami PT. JAYA REAL PROPETY, Tbk, mendapatkan hak dan penguasaan sepenuhnya atas tanah miliknya yang telah diduduki secara melawan hukum oleh Ahli Waris D.L.Sitorus, lantaran bukan merupakan miliknya karena hanya mengambil alih dari pengarap tanah...... Sumber: http://suaraindonews.com

Endang Hadrian Menangkan Eksekusi Lahan di Pondok Kacang Barat

Endang Hadrian,SH,MH, Kuasa Hukum dari PT Jaya Real Property ,Tbk, mengatakan kliennya telah memenangkan perkara dimulai dari pengadilan Negeri Tangerang sampai tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkama Agung, “Sedang yang telah diputuskan pengadilan Negeri Tangerang bukan merupakan milik, karena hanya mengambil alih dari pengarap tanah” tandas pengacara yang pernah memenangkan Kasus gugatan di Pilkada Tangsel di Mahkamah Konstitusi melawan tergugat Ibu Airin pada tahun 2010 sebagai kuasa Hukum dari pasangan Calon Arsid dan Andre Taulany.

“Kami bersyukur proses pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dari oknum-oknum tertentu yang akan menghalang-halangi proses penegakan hukum” jelas pengacara yang pernah berhasil memenangkan gugatan untuk membatalkan 26 sertifikat sekaligus yang di terbitkan oleh BPN Cilegon Banten di satu lokasi yang sama.......... Sumber: http://inzonesia.com

Endang Hadrian Berhasil Eksekusi Lahan di Pondok Kacang Barat

Img

Pagi hari di kawasan Pondok Kacang Barat, terlihat gabungan ratusan aparat kepolisian, SatPol PP, Kodim,Brimob dan Muspida menjaga pelaksaanan eksekusi lahan antara PT Jaya Real Property melawan DL. Sitorus, Cs yang dilakukan oleh PN Tangerang, Rabu 7 Maret 2018. Tanah itu diduduki oleh Ahli Waris D.L. Sitorus

Endang Hadrian,SH,MH, Kuasa Hukum dari PT Jaya Real Property ,Tbk, mengatakan , “Eksekusi paksa ini harus segera dilakukan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memastikan klien kami mendapatkan hak dan penguasaan sepenuhnya atas tanah miliknya yang telah diduduki secara melawan hukum oleh Ahli Waris D.L.Sitorus ,”jelasnya ketika ditemui di lahan eksekusi seluas 6.689 M2 yang terletak di jalan AMD Raya, RT 003/RW 001 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren ,Kota Tangerang Selatan......... Sumber: http://nightlife.id

Eksekusi Lahan Milik Ahli Waris D.L Sitorus Berjalan Lancar, Endang Hadrian SH Bangga

Setelah menunggu penantian yang cukup panjang dan melewati proses hukum yang bisa dikatakan melelahkan, akhirnya lewat kuasa hukum, Endang Hadrian SH,MH PT Jaya Real Property memenangkan hak lahan yang kurang lebih diperjuangkan selama 10 tahun.

Setelah bersengketa sejak 2008 lalu, berbekal Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang No 24/PEN.EKS/2015/PN.TNG, Jo Nomor. : 144/PDT.G/2008/PN.TNG, Jo Nomor : 57/PDT/2009/PT BTN dan Jo Nomor : 99 K/PDT/2010, Jo Nomor : 785 PK/PDT/2016 Tanggal 20 Nopember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkcraht Van Gewijsde)........ Sumber: https://kumparan.com

risalah sidang Putusan Sela Perkara 209, 210 PHPU.D-VIII.2010, tgl. 10 Des 2010 Download

Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010 1. Nama : Drs. H. Arsid, M.Si.; Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Agustus 1946; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Agama : Islam; Alamat : Jalan Raya Pamulang Permai II, Parakan, RT/RW 003/09, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; 2. Nama : Andreas Taulany; Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 September 1974; Pekerjaan : Wiraswasta; Agama : Islam; Alamat : Jalan Glatik Atas RT/RW 004/008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2010, memberi kuasa kepada i) Endang Hadrian, S.H., M.H.; ii) Andi Syafrani, S.H., MCCL.; iii) Giofedi, S.H., M.H.; iv) Rivaldi, S.H.; v) Patra M Zen, S.H., LLM.; vi) Feby Maranta Sukatendel, S.H.; vii) Tabrani Abby, S.H., M.Hum.; viii) Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.; dan ix) HM Ali Darma Utama, S.H., M.H., yaitu para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Arsid-Andre pada kantor ”GIA Law Firm & Partners” yang beralamat di Darul Marfu Building, 3rd floor, Jalan H Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon....

Putusan PT BANTEN Nomor 109/ PDT/ 2015/ PT BTN

PT. SAMAMANTAP SEJAHTERA M E L A W A N Tuan Ir. HENRY TEDJASAPUTRA, Direktur utama PT. PERMADANI INTERLAND dan PT JAYA REAL PROPERTY, Tbk,berkantor di CBD Emerald Blok CE/A No.01, Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan 15227, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ENDANG HADRIAN, S.H.,M.H.,Dkk. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Law Firm ENDANG HADRIAN & PARTNERS beralamat di komplek perkantoran Melati Mas Square BSD Blok A2 No.26 Serpong Utara Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2015, No.040/JRP-DIR/HKM-SK/VI/15, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 September 2015 Nomor : 1508/SK.Pengacara/2015/ PN.TNG, selanjutnya disebut TERBANDING II semula PENGGUGAT DALAM INTERVENSI /INTERVENIET; SUMBER:> https://putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Tangsel Gugat Proyek Flyover Gaplek

TANGERANG SELATAN – Proyek pembangunan flyover di Perempatan Gaplek, Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kini masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan. Warga setempat masih berusaha terus meminta keadilan atas harga tanah yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar.

Meski sempat menemui kekalahan dan hanya beberapa gugatan diterima, gugatan masyarakat setempat kini telah sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Kini, proyek sepanjang 980 meter yang mulai dibangun 2013 pun jalan di tempat. "Proses gugatan kini sedang kasasi di Mahkamah Agung," ujar kuasa hukum 22 pemilik lahan, Endang Hadrian, Selasa (12/4/2016)....... Sumber: http://news.okezone.com

Putusan Perkara Nomor 298 K/TUN/2017 Download

Putusan Perkara Tata Usaha Negara PT. GSP Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon

Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2016/PT BTN Tahun 1970

Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2016/PT BTN Tahun 1970 H. MISARUDIN bin RAIDIN, bertempat tinggal di Kampung Daon Tegal Rt. 03 Rw. 05 Desa Daon, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Drs. AHMAD YANI, S.H., M.H., M.Si., dan MUSTOFA KAMAL, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm AYH & Partners, beralamat kantor di Kartika Chandra Office Tower 6th Floor, Suite 607, Jl. Gatot Subroto Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula TERGUGAT; M E L A W A N 1. MIFTAHUL ROBANI; 2. BAHRUL ULUM; 3. MITA LESTARI, semuanya beralamat di Kampung Serdang Rt. 011 Rw. 003 Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasanya : ENDANG HADRIAN, S.H., M.H., SARIPUDIN, S.H., dan ICHWAN KURNIA, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Law Office “Endang Hadrian & Partners” berkantor di Komplek Perkantoran Melati Mas Square Blok A2 Nomor 26 Serpong Utara BSD, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT; SUMBER:> https://putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA .... PUTUSAN Perkara MK Pilkada Pekan Baru Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 Download Putusan

Putusan Perkara Nomor 54PID.SUS-TPK-2013-PN.JKT.PST Download

Putusan 298 KTUN 2017 - PT. GSP Vs Bambang P Dkk Download

Putusan Perkara Nomor 114/b/2014/PT. TUN.JKT Download

Putusan Perkara Nomor 15/PDT/2015/PT.BTN Download

Putusan Perkara Nomor 3370K/PDT/2015 Download

Sukmadi, pengusaha alat perancah bekisting (PCH) melaporkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) ke Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan tuduhan penggelapan

Tangerang Selatan - Pengusaha asal Tangerang Selatan itu menuding salah satu perusahaan badan usaha milik negara tersebut menggelapkan alat perancah bekisting senilai Rp 3,3 miliar milik CV Mitra Usaha Sejati yang dikelola Sukmadi. "Akibat penggelapan ini klien kami mengalami kerugian materi dan immateri yang cukup besar," kata kuasa hukum Sukmadi, Endang Hardian , di Tangerang Selatan, Selasa, 15 Maret 2016. Endang mengatakan laporan telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya dengan bukti laporan Nomor: TBL 1081/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum tertanggal 7 Maret 2016. Adapun pihak terlapor adalah PT Pembangunan Perumahan dengan nama-nama individu Agus Samuel, Prima Hutama, dan Y. Robin. Mereka dinilai bertanggung jawab atas penggelapan tersebut. Y. Robin, kata Endang, adalah orang yang mengetahui kasus dugaan penggelapan itu. "Karena waktu sewa-menyewa, Robin menjabat sebagai manajer proyek PT Pembangunan Perumahan," katanya. PT Pembangunan Perumahan, kata Endang, melanggar perjanjian sewa-menyewa peralatan dengan tidak mengembalikan alat perancah bekisting sejak Juli 2015. Padahal sesuai dengan perjanjian, masa sewa alat itu 11 April-31 Juli 2015. "Seharusnya sudah dikembalikan pada 31 Juli 2015, tetapi sampai saat ini belum juga dikembalikan," kata Endang. Apalagi, kata Endang, proyek apartemen Izzara yang terletak di Jalan T.B. Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, yang menggunakan alat perancah bekisting itu telah rampung. "Proyek apartemennya sudah selesai, peralatan belum juga dikembalikan."

Kerugian yang paling besar, kata Endang, selama delapan bulan peralatan perancah bekisting "dikuasai" sepihak oleh PT Pembangunan Perumahan, Sukmadi tidak bisa menjalankan usahanya. "Kerugian materi mencapai Rp 1,6 miliar, karena alat itu seharusnya bisa disewakan lagi dengan tarif 200 juta per bulan," kata Endang. Sukmadi menuturkan sebelum melaporkan PT Pembangunan Perumahan ke Polda Metro Jaya dia telah berusaha meminta secara baik-baik dengan melayangkan somasi 1 dan somasi ke-2. "Tapi mereka tetap tidak mau mengembalikan peralatan saya," kata Sukmadi. Endang Hadrian menilai unsur pidana yang dilakukan PT Pembangunan Perumahan terpenuhi karena telah dengan sengaja tidak mengembalikan peralatan milik Sukmadi. "Unsur-unsur tindak pidana itu terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KHUP," kata Endang. Saat dikonfirmasi, Y. Robin menanggapi dingin laporan dan tudingan penggelapan tersebut. "Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya lagi, silakan minta penjelasan ke kantor PT Pembangunan Perumahan pusat," katanya.

Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye Tak Terbuka, Airin Dilaporkan

TANGERANG SELATAN-Kubu Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie kembali dilaporkan oleh lawannya pada Pilkada Tangsel ke Panwaslu setempat. Permasalahan yang dilaporkan adalah karena pasangan incumbent tersebut tak terbuka dalam melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. “Kami telah melaporkan pasangan itu (Airin-Benyamin) ke Panwaslu. Rupanya laporan kami diamnini oleh Panwaslu meski awalnya tidak diterima. Mereka kini bahkan meneruskannya ke KPU,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan No.urut 2, Arsid - Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, Fatah, Minggu (10/1/2016)..............

Sementara itu, Endang Hardian kuasa hukum Arsid dan Elvier mengatakan, perihal itu jelas telah melanggar Pasal 19 juncto Pasal 33 PKPU Np. 8/ 2015. Kubu Airin tidak menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada prinsip legal, akuntabel, dan transparan, maka pasangan itu telah melanggar ketentuan Pasal 15 PKPU No. 8/2015 yang sanksinya disebutkan dalam Pasal 187 ayat 7 Undang-undang RI No. 8 tahun 2015............. Sumber: http://tangerangnews.com

Airin dituding sembunyikan laporan kampanye hadirkan Narji dan Radja

Merdeka.com - Kubu pasangan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie kembali dilaporkan lawannya terkait Pilkada Tangsel ke Panwaslu setempat. Permasalahan yang dilaporkan kali ini terkait tidak melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye. "Kami telah melaporkan pasangan itu (Airin-Benyamin) ke Panwaslu. Rupanya laporan kami diamini oleh Panwaslu meski awalnya tidak diterima. Mereka kini bahkan meneruskannya ke KPU," ujar Fatah, Sekretaris Tim Pemenangan Arsid -Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, Minggu (10/1). Adapun pelaporan yang dia maksud adalah terkait kampanye yang dilakukan pada tanggal 29 November 2015 lalu. Pasangan petahana ini kala itu telah melaksanakan kampanye terbuka menghadirkan pelawak Narji dan Band Radja di Lapangan Sunburst, BSD Serpong, Kota Tangsel. Fatah mengatakan, acara tersebut digelar secara mewah dan memakan biaya besar. Namun, pasangan ini tidak menyampaikan dalam Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)..............

Sementara itu, Kuasa hukum Arsid dan Elvier, Endang Hardian menambahkan, perihal itu jelas telah melanggar Pasal 19 juncto Pasal 33 PKPU Np. 8/ 2015. Kubu Airin tidak menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada prinsip legal, akuntabel, dan transparan, maka pasangan itu telah melanggar ketentuan Pasal 15 PKPU No. 8/2015 yang sanksinya disebutkan dalam Pasal 187 ayat 7 Undang-undang RI No. 8 tahun 2015. "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 atau paling banyak Rp 10.000.000,00," jelas Endang. Andai pun Narji dan grup musik Radja mengaku tidak dibayar atau merupakan bentuk sumbangan jasa mereka kepada Airin-Benyamin, maka sudah selayaknya harus melengkapi identitas penyumbang. Ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b PKPU No. 8/2015. Akan tetapi di dalam LPPDK Airin-Benyamin, tidak menyertai formulir penyumbang jasa dari kedua artis itu. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kedua artis itu merupakan sumbangan jasa yang tidak jelas dari siapa.

Dengan demikian pasangan calon nomor urut 3 bisa dikatakan bisa melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b PKPU No. 8/2015. "Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon," ujar Endang. Hasil temuan lainnya, kata Endang, adanya setoran uang yang tidak jelas dan melebihi dari batasan sumbangan perseorangan yang diatur dalam PKPU N0.8 tahun 2015 kepada Airin & Benyamin. Diketahui atas nama Listia Widuri di dalam rekening koran Tim pemenangan Airin & Benyamin dengan jumlah Rp 100 juta dan Rp 150 juta. Sumber: http://merdeka.com

Soal Dana Kampanye Airin, Panwaslu Akui Ada Pelanggaran

TANGERANG SELATAN-Panwaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengakui ada dugaan pelanggaran atas laporan kubu nomor 2, Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri yang melaporkan adanya pemasukan dan pelanggaran dana kampanye tak terbuka oleh kubu Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. “Bahwa ada dugaan pelanggaran dalam laporan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye nomor urut 3 (Airin-Benyamin) yang dilaporkan oleh kubu nomor 2 (Arsid-Elvier),” kata Ketua Panwaslu Kota Tangsel Muhammad Taufik, Minggu (10/1/2016). Karenanya, Panwaslu menurut Taufik, akhirnya menindaklanjutinya dugaan pelanggaran itu ke KPU Kota Tangsel yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. “Karena itu sudah ranah KPU, kita (Panwaslu) tidak berwenang,” tegasnya. Namun, saat disinggung apakah sanksi yang tepat untuk pasangan nomor urut 3 tersebut, dirinya tak bisa memprediksi. “Meski ada aturan diskualifikasi, tetapi itu sudah ranah KPU,” tegasnya.

Sementara itu, Endang Hadrian kuasa hukum Arsid-Elvier menyatakan, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.8/2015 jo Pasal 56 ayat 2 menyatakan, pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon atau diskualifikasi. “Itu tertuang dalam aturan, KPU Tangsel dalam hal ini harus tegas sesuai dengan aturan,” jelasnya. Sumber: http://tangerangnews.com

Download permohonan gugatan pilkada Tangsel 2015

sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id (download)

Download putusan mk sidang phpu pemilukada pekanbaru

Sumber: www.gsfaceh.com (download)

Dituding Punya Istri Muda, Arsid Lapor ke Polres Tangsel

Img

TANGERANG - Dituding memiliki istri muda, calon wali kota Tangsel Arsid melaporkan penyebar broadcast ke Polres Tangsel, Jumat (6/11/2015). Menurut Arsid apa yang dilakukan penyebar fitnah itu telah merugikan pihaknya karena dia sedang mencalonkan diri sebagai calon wali kota Tangsel. "Jelas saya merasa dirugikan, padahal itu perempuan yang disebut dalam broadcast itu adik saya, saudara saya," bantah Arsid. Isu tersebut, menurut Arsid diakuinya telah dihembuskan setiap kali dirinya mencalonkan diri dalam Pilkada Tangsel. Namun, kali ini beliau memilih tidak diam. Sebab, pelaku telah menyerangnya dengan menyebar melalui BBM. "Saya melaporkan si penyebar ini atas nama Kurniadi Ronny Wijayadi dia mengatas namakan LSM Aliansi Pemuda Peduli Sosial.

Dia menyebarkan isu ini tiga hari yang lalu," terangnya. Dalam isi penyebar fitnah itu, kata Arsid, dirinya disebut pernah melakukan tindak asusila dengan wanita yang disebut dalam BBM itu. "Saya tidak melihat ini akan mengurangi suara, tapi itu tak lagi saya lihat. Karena ini sudah fitnah. Hubungan saya sih sama keluarga wanita itu baik. Tapi ini masalahnya fitnah," terangnya. Sementara itu, kuasa hukum Arsid, Endang Hadrian mengatakan, penyebab Arsid tak bisa diam dalam kasus ini karena telah melampaui koridor hukum aturan pilkada. "Ini tidak sekedar black campaign tapi fitnah dan masuk dalam pelanggaran Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE," tuturnya. Sumber: http://tangerangnews.com http://merdeka.com

Endang Hadrian dan Agusniwan Etra di MK, Jakarta

Img

Kuasa hukum pasangan Arsid-Andre Taulany (salah satu kandidat Wli Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan), Endang Hadrian (kanan), menyerahkan berkas gugatan yang diterima oleh Staf Penerimaan Permohonan Perkara, Agusniwan Etra, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK Sumber: https://store.tempo.co/

Pengadilan hubungan industrial Jawa Barat menolak permohonan gugatan dana pensiun yang dilayangkan pekerja PT. Dirgantara Indonesia

Bisnis.com, BANDUNG—Pengadilan hubungan industrial Jawa Barat menolak permohonan gugatan dana pensiun yang dilayangkan pekerja PT. Dirgantara Indonesia, Senin (24/11/2014). Hakim menolak seluruhnya gugatan penggugat serta membebankan biaya kepada penggugat. “Gugatan yang sama pernah ditujukan, dan menunjukkan hasil serupa dengan putusan perkara hari ini,” ujar Pengacara PT. DI Endang Hadrian kepada Bisnis. Sucipto selaku hakim ketua menyatakan gugatan yang dilayangkan masih kabur dan tidak dapat diterima, karena nama Direktur Utama Dana Pensiun Industri Pesawat Terbang Nusantara Suryadi Utomo tidak tercatut dalam laporan penggugat. Gugatan yang dilayangkan merupakan perkara kekurangan dana pensiun yang diterima oleh penggugat atas nama Henny Andrianto, berdasarkan hasil hitungannya sendiri.

Sedangkan, untuk hitung-hitungan dana pensiun tersebut telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan. Menurut pertimbangan yang dibacakan, perkara ini merupakan kesalahpahaman penafsiran atas perjanjian kontrak kerja, sebagai mana yang tertera pada UU No 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2. UU tersebut berbunyi perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam sidang hasil putusan perkara dengan Nomor 66/5/2014/PHI/PN-BDG tersebut, penggugat sendiri tidak menghadiri persidangan tersebut. Sumber: http://bandung.bisnis.com/

Korupsi dana e-KTP, mantan Kadisdukcapil Kab Tangerang ditahan

Erna Karlina, 51, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM resmi ditahan Kejakansaan Kamis atas dugaan korupsi anggaran e-KTP sebesar Rp 2 miliar. Selain Erna, petugas juga menahan Mahdi, 31, direktur PT Inti Hurip yang mengerjakan proyek pengadaan printer Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) senilai Rp. 4,6 miliar yang dianggarkan melalui APBD-Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012 lalu. Setelah sempat menjalani pemeriksaan lanjutan selama 4 jam oleh Penyidik Seksi Pidana Khusus Kejari Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, keduanya tersangka langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Serang, Banten..............

Endang Hadrian, kuasa hukum Erna mengatakan penahanan terhadap kliennya cacat hukum, sangat keliru dan ngawur. “Klien kami sudah mengembalikan uang tersebut, bahkan jauh sebelum dimulainya penyelidikan oleh polisi. Penafsiran penyidik polisi soal HPS itu salah kaprah. Klien saya ini Kepala Dinas (pengguna anggaran). Ini sama sekali tidak nyambung," ungkapnya saat mendampingi kliennya di kantor Kejaksaan Negeri Tigaraksa. sumber : http://banten-news.com

Terancam 20 Tahun Penjara, Dua PPNS Perpajakan Tidak Ajukan Nota Keberatan

Jakarta - Terancam 20 tahun penjara, dua Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra tidak mengajukan eksepsi (nota keberatan). "Kami tidak mengajukan eksepsi," kata penasehat hukum Eko dan Dian, Endang Hadrian dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/10).

Oleh karena itu, hakim ketua, Amin Ismanto mengatakan sidang berikutnya, tanggal 22 Oktober akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. "Karena tidak mengajukan eksepsi, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, pada tanggal 22 Oktober 2013," kata Amin Ismanto sebelum menutup sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/10). Sebelumnya, Eko Darmayanto dan Muhammad Dian Irwan Nuqisra terancam pidana selama 20 tahun penjara sebab didakwa menerima suap sebesar 600.000 dolar Singapura terkait pengurusan pajak PT The Master Steel (MS) dan sebesar Rp 3,250 miliar terkait perkara pajak PT Delta Internusa dan sebesar US$ 150.000 terkait pengurusan perkara PT Nusa Raya Cipta (NRC). sumber : http://beritasatu.com

Selewengkan Bansos, Mantan Dewan PKS jadi Terdakwa

DEPOK - Tak lama lagi status Beni Bambang Erawan, mantan anggota DPRD Jawa Barat 1999-2004 asal PKS bakal ditingkatkan. Dari tersangka menjadi terdakwa dalam perkara korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jawa Barat yang diberikan ke Kota Depok Rp 800 juta yang diselewengkan. ”Bukti sudah cukup. Segera kita limpahkan ke pengadilan,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Zulkifli, Rabu (16/3). Menurutnya juga, berkas perkara tersangka Beni relatif cepat diselesaikan. Lantaran merupakan perkara lanjutan dari kasus sebelumnya. Sebelumnya, kasus itu menjerat dua terdakwa, yakni dr Mien Hartati (mantan Kepala Dinas Kota Depok) yang divonis 1 tahun penjara plus denda Rp 50 juta dan Yusuf Efendi (Direktur CV Karya Profesi Mulia) yang divonis penjara 15 bulan. Dalam kasus itu, aliran dana korupsi dinikmati tersangka Rp 125 juta. ”Uang itu katanya pinjaman,” ungkapnya lagi. Padahal, uang itu merupakan keuntungan dari proyek pengadaan alat kesehatan di dua rumah sakit. ”Kalau tersankgat pasti bilang itu bukan uang keuntungan. Tapi bukti-buktinya menunjukan kalau tersangka menikmati uang korupsi itu,” ungkapnya juga. Sidang itu akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Endang Hadrian, pengacara tersangka berkeyakinan kliennya tidak bersalah. Tudingkan menikmati uang hasil korupsi dana Bansos Kota Depok Rp 125 juta tidak tepat. Apalagi hubungan antara pemberi dan penerima juga tidak diketahui. (rko) sumber : http://jpnn.com

IKATAN KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

Endang Hadrian salah satu anggota IKAPI dengan no urut 112 ENDANG HADRIAN, SH Nomor SBPKP : AHU.AH.04.03-60 Sumber : http://ikapi-kurator.org

MK Tolak Gugatan Pilkada, Zaki-Hermansyah Bupati & Wakil Bupati Tangerang

Kabar6-Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak gugatan yang dilayangkan pasangan nomor urut 4, Suwandhi Muhlis atas hasil pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tangerang. Keputusan itu dibacakan dalam sidang putusan perselisihan Pilkada Kabupaten Tangerang yang digelar MK dengan majelis hakim Prof.Dr Akil Mukhtar SH, MH, Hamdan Julfa SH, MH dan M. Alim SH, MH. Sidang putusan yang digelar mulai pukul 13.20 WIB hingga pukul 14.45 WIB itu juga dihadiri oleh sejumlah pihak. Seperti kuasa hukum pihak pemohon (penggugat), Sirra Prayuna SH, MH, Tanda Perdamaian Nasution, SH dan Astirudin Purba SH. Kuasa hukum pihak termohon (tergugat) yaitu Soleh SH, MH, Agus Chandra SH, MH. Sedangkan kuasa hukum pihak terkait (pemenang Pilkada) yaitu Deden Syukron SH, MH, Endang Hadrian, SH, MH, Isdawati SH dan Amaliah SH........... sumber : http://kabar6.com

Sidang Sengketa Pilbup Tangerang Setengah Jam Saja

JAKARTA,SNOL Sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tangerang tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung singkat, Jumat (4/1). Sidang hanya berjalan sekitar setengah jam dengan agenda pembacaan pokok-pokok permohonan oleh kuasa hukum pasangan calon nomor urut 4, dilanjutkan dengan eksepsi atau bantahan oleh kuasa hukum KPU Kabupaten Tangerang. Sidang yang digelar pukul 09.22 hingga pukul 10.05 WIB itu pimpinan hakim M. Akil Mochtar didampingi Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva. Dari kuasa hukum pemohon hadir Sirra Prayuna dan Budi Rahmat Iskandar, kemudian dari termohon hadir Ketua KPU Kabupaten Tangerang Jamaluddin bersama empat anggotanya. Hadir juga kuasa hukum termohon yakni Saleh, Muhammad Sulaiman, Dady Cahyadi, Ferry Anka Sugandang, Agus Chandra, Widarto Adi Nugroho, Dony F. Sanjaya dan Imam Cahyono. Selain itu juga hadir kuasa hukum pihak terkait yakni Deden Suqron, Endang Hadrian, Ali Darma Utama, Isdawati dan Amaliyah. sumber : satelitnews.co.id

Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan mengumumkan hasil pemungutan suara

VIVAnews – Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan mengumumkan hasil pemungutan suara. Pasangan Arsyid dan Andre Taulany berjanji akan menghormati apapun keputusan KPUD soal hasil pemungutan suara itu. “Dengan catatan, apa yang diputuskan dalam sidang pleno KPU nanti telah sesuai aturan hukum,” kata Endang Hadrian, kuasa hukum Arsyid-Andre. Setelah hasil suara diumumkan siang ini, kata Endang, KPU tidak langsung menetapkan pasangan yang menang. Tapi, terlebih dulu melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “MK yang menetapkannya dan di sana nanti juga diberikan kesempatan pada masing-masing peserta pemilihan untuk menyampaikan keberatan, apakah ada pelanggaran penghitungan suara di KPU atau tidak,” kata Endang Hadrian. “Apabila ada, ya disebutkan apa saja. Tapi kalau tidak ada yang sudah selesai. MK kemudian menyerahkan ke KPU lagi. Lalu dilantik.”

Tetapi, Endang yakin bahwa hasil pemungutan suara ulang yang hari ini akan diputuskan KPU sudah betul dan sesuai mekanisme yang berlaku. Tim sukses Arsyid dan Andre,Endang menambahkan, telah menghitung sendiri perolehan suara usai pemungutan suara ulang di semua tempat penyaluran hak pilih. “Kami kira, antara penghitungan kami sendiri dan KPU, hasilnya tidak jauh beda. ”Pilkada Kota Tangerang Selatan diikuti oleh empat pasangan kandidat. Berdasarkan nomor urut: nomor 1; Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno, nomor 2; Rodhiyah-Sulaeman Yasin, nomor 3; Arsyid-Andre Taulany, dan nomor 4; Airin Rachmi Diany-Benjamin Davnie. Karena pada pemilihan pertama ada masalah, KPU Kota Tangerang memutuskan mengulang pemungutan suara. Pemilu ulang itu diselenggarakan pada 27 Februari 2011 lalu. Sumber: http://metro.news.viva.co.id

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno putusan perkara Pilkada Tangerang Selatan

TEMPO Interaktif, Tangerang - G- Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno putusan perkara Pilkada Tangerang Selatan, hari ini. “Ya hari ini jam empat nanti MK akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan,” ujar Endang Hardian, ketua tim kuasa hukum pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Arsyid-Andreas Taulany, Kamis (24/3). Endang mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis terkait dengan sidang putusan MK hari ini. “Apapun hasilnya, kita akan hargai itu memang putusan MK,” kata dia. Soal kepastian putusan perkara pemilihan ulang wali kota dan wakil wali kota Tangerang Sleatan oleh MK hari ini, juga terlihat dalam dalam website resmi Mahkamah Konstitusi pada halaman jadwal sidang. Di laman MK itu disebutkan bahwa sidang dengan agenda pleno pengucapan putusan akan digelar Kamis ini. Pemohon gugatan adalah Arsid dan Andreas Taulany, dengan kuasa pemohon Endang Hadrian, dan termohon KPU Kota Tangerang Selatan. Kubu Arsyid-Andre melaporkan pelanggaran dan kecurangan pilkada Tangerang Selatan ke MK pada 9 Maret lalu. Dalam laporan itu, mereka menyampaikan jika pilkada ulang Tangerang Selatan masih diwarnai kecurangan dan pelanggaran yang terstruktural, masif dan sistemik yang dilakukan oleh pasangan nomor 4, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie............ sumber : http://metro.tempo.co

Presidium Tangsel: Sudahi Polemik Pilkada

TANGERANG-Menjelang siding Pilkada Tangsel yang akan digelar oleh MK. Presidium Tangsel Rasyud Syakir mengharapkan, polemik soal Pilkada Tangsel segera disudahi. Alasannya, Tangsel harus sudah mulai jalan membangun, jangan sampai Tangsel kembali ke Kabupaten Tangerang. Rasyud mengatakan, masyarakat sangat mengharapkan dapat segera memiliki wali kota dan wakil wali kota definitive. Untuk itu, harapannya, MK bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. “Kami sudah merindukan pembangunan. Sudahi polemik soal Pilkada, karena masyarakat Tangsel sudah memilih pada 27 Februari 2011 lalu. Bukti dari itu semua adalah tingkat partisipasi pemilih yang naik jika dibandingkan pada Pilkada awal, ini adalah suara rakyat Tangsel,” ujar Rasyud, hari ini. Rudy Alfonso, kuasa hukum pasangan Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan apa yang perlu diterangkan kepada MK.....................

Sedangkan kuasa hukum Arsid - Andre Taulany, Endang Hadrian mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan semua. “Data kajian hasil PSU versi kami sedang kami siapkan,” katanya. Mengenai data yang akan dibawanya dalam persidangan, Endang enggan menyebutkannya secara terperinci. Namun demikian, dia mengaku sudah menyiapkan seluruh hasil kajiannya tentang seluruh tahapan maupun proses penyelenggaraan PSU Kota Tangsel. “Pokoknya yang dibutuhkan saja. Yang tidak perlu tidak akan kami beberkan. Seperti proses PSU, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan juga kesalahan yang dilakukan pihak termohon maupun pihak terkait selama PSU berlangsung,” katanya. Menurut Endang, apapun keputusan MK kelak akan diterimanya dan merupakan keputusan terbaik bagi masyarakat Kota Tangsel keseluruhan. “Kami serahkan saja ke MK. Kami pun tak mau berandai-andai. Namun pastinya, kami akan berikan seluruh keterangan yang kami kira perlu kami ungkapkan saat persidangan nanti,” tandasnya.(DIRA DERBY) Sumber : http://tangerangnews.com

Sammy Kerispatih Tolak Dakwaan Jaksa

JAKARTA, KOMPAS.com — Hendra Samuel Simorangkir alias Sammy keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum saat sidang pidana yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2010) siang. Mantan vokalis band Kerispatih ini disidang sebagai terdakwa kasus kepemilikan narkotika. "(Dakwaan jaksa penuntut umum) salah," kata Sammy. Namun, majelis hakim menyarankan agar Sammy tidak terburu-buru menilai dakwaan JPU, tetapi berkonsultasi lebih dulu dengan tim kuasa hukum.

Tim JPU, AR Yamin dan Silvia Dasti, mendakwa Sammy melawan hukum dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika berupa kristal putih seberat 0,3366 gram dalam kantong plastik atau menyalahgunakan narkotik tadi untuk diri sendiri. Kristal putih itu ternyata mengandung metamfetamine sehingga termasuk dalam daftar golongan satu dengan sebutan sabu. JPU menyatakan, Sammy mendapat sabu dengan membeli dari Neny Susianty alias Boy pada 1 Februari 2010 di depan toko roti di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Boy disidang dalam berkas terpisah. Sammy membeli sabu untuk dikonsumsi dalam kamar indekos di Jalan Pedurenan Nomor 62, Setiabudi, Jakarta Selatan, 2 Februari 2010, dengan alat isap yang dibuat sendiri. Kegiatan Sammy ini diketahui oleh tiga polisi. Saat digerebek, di dalam kamar Sammy ada orang lain, yakni Regina Andriane Saputri binti Sentot (kini terdakwa). Akibat perbuatan itu, lanjut JPU, Sammy bisa diancam 4 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Tim kuasa hukum Sammy keberatan dengan dakwaan JPU. Ada sesuatu (dalam dakwaan) yang harus kami berikan eksepsi (keberatan)," kata Jongki Simorangkir kepada majelis hakim. Untuk itu, tim kuasa hukum memerlukan waktu satu minggu guna menyiapkan keberatan. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan, sidang lanjutan dengan agenda pengajuan keberatan akan dilaksanakan pada Kamis (29/4/2010). Selain Jongki, kuasa hukum Sammy adalah Nopsianus Damping, Ida Rumindang, Neil Sadek, dan Endang Hadrian (tidak hadir saat sidang perdana). sumber : http://bola.kompas.com

Upaya PT Haseda Remindo (Haseda) untuk menjegal langkah PT Bank Syariah Bukopin berhasil

Upaya PT Haseda Remindo (Haseda) untuk menjegal langkah PT Bank Syariah Bukopin berhasil. Dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk dirinya sendiri, Haseda mampu membendung untuk sementara jerat pailit Bukopin Syariah. Perjuangan Haseda mengelak pailit tersebut tidaklah mulus. Permohonan PKPU yang diajukan pada Kamis pekan lalu (7/3) mendapat perlawanan dari Bukopin Syariah sebagaimana tertuang dalam bantahannya, Senin (11/3). Menurut Bukopin Syariah, permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan. Syarat tersebut merujuk pada Pasal 224 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pemohon PKPU adalah debitor, permohonan tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Sedangkan Haseda tidak menyertai hal tersebut. Selain tidak memenuhi syarat formalitas pengajuan permohonan PKPU, Bukopin Syariah menilai permohonan tersebut dilandaskan pada iktikad tidak baik. Iktikad buruk tersebut terlihat dari pola pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal pembayaran...........

Kuasa hukum Haseda, Remindo Endang Hadrian mengatakan permohonan PKPU diajukan karena memang ada utang terhadap tiga kreditor, di antaranya adalah Bukopin Syariah. Utang ini timbul karena perjanjian kredit antara Haseda dan pihak bank untuk pembelian kendaraan pengangkut batubara. Namun, dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa yang akan membayar utang tersebut adalah Pertamina. "Karena mobilnya dipakai Pertamina. Jadi, yang bayar adalah Pertamina," ucap Endang kepada hukumonline, Senin (11/3). Sumber: http://hukumonline.com

Sidang Korupsi Raskin Tangerang Digelar

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Sidang perdana kasus korupsi beras miskin (raskin) senilai Rp780 juta di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Senin. Sidang pertama kasus korupsi raskin menghadirkan terdakwa Camat Sukadiri, Lizia Subandi dengan agenda pembacaan berkas dakwaan subsider oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketua JPU kasus korupsi raskin, Rakhmat Haryanto menyebutkan terdakwa Lizia Subandi terbukti melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang perbuatan melanggar hukum dan penyalahgunaan kewenangan serta jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Sementara itu, pengacara terdakwa Lizia Subandi, Endang Hadrian mengajukan tiga permintaan kepada majelis hakim yang dipimpin Retno, SH pada agenda pembacaan dakwaan subsider tersebut. Tiga permintaan tersebut antara lain, pengajuan perubahan status dari tahanan negara di Rutan menjadi tahanan kota, eksepsi atau pembelaan dan meminta duplikat berkas dakwaan JPU. Hadrian menyebutkan, ada dakwaan yang tidak jelas dan terdapat perbedaan dalam berkas yang disusun JPU, antara lain pada halaman dua tentang pagu anggaran raskin yang tercantum 389.040 kilogram dan 389.040 ton. Sumber : http://merdeka.com